jurnal otonomi daerah pdf. Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia YogyakartaVol 23 No 1 (2023): Otonomi. jurnal otonomi daerah pdf

2, Mei 2016, hlm. umum. PDF. 11, No. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom dalam penetapan kebijakan publik daerah, mendorong peningkatan kreativitas daerah membangun daerah melalui kebijakan publik daerah dan menemukan. (2021). Laica, 2007. Hubungan. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. otonomi daerah adalah berkaitan dengan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah. 2 No. Kata kunci: pariwisata, otonomi daerah, baubau PENDAHULUAN Pada hakekatnya tujuan pembangunanSWATANTRA: Jurnal Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat is a peer-reviewed journal published by undergraduate as well as magister program of Administration Studies Department of Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Produk Hukum Otonomi Daerah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. Tujuan penelitian: Untuk kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom dalam penetapan kebijakan publik daerah, mendorong peningkatan kreativitas daerah. Saat ini, banyak situs-situs yang menyediakan jurnal otonomi daerah PDF. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 2, Juli 2011 (97-108) ISSN 1979-5645 97 Analisis Potensi Pariwisata dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di. Menurut F. Seperti telah disebutkan di atas bahwa sejak tahun 1980 dengan menurunnyaKonsep otonomi daerah sebenarnya adalah konsep yang bertujuan mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dalam hal pembangunan mampu mengakomodir permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi masyarakat. Hoessein, B. Abstract. kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 333 Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Potensi Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Indramayu. 58 Vol. Jurnal Agama Dan HAM, 6(2). Nasroen mengartikan otonomi daerah sebagai otonomi dalam negara yang tidak boleh memecah belah negara kesatuan, beliau mengatakan :27 Janganlah dibatasi dengan sebara limitatieve opsomming, tetapi batasnya akan ditentukan oleh keadaan yang nyata dari daerah otonom yang. 3 Hal 44-46. PELAKSANAAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH Oleh: Dr. I. 11, No. Pematangan bagi politisi lokal. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Peratutan tentang daerah otonomo di cantumkan pada Undang-undang No. Sani Safitri, ‘Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia’, Jurnal Criksetra, Vol. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik. 5 x 21 cm ISBN: 978-602-8167-77-2 Cetakan Pertama, Agustus 2016 Penulis Dr. D. Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan dari pusat ke daerahBuku Otonomi dan Pembangunan Daerah (OPD) ini terdiri dari 4 bagian yang terurai menjadi 17 Bab. Kaho (2005: 138) menyatakan, bahwa salah satu kriteria penting untuk PENDAHULUAN . Bab 7 Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lingkup kajian Bab ini membahas dua kajian. PANDANGAN UMUM TERHADAP KONSEP OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA (TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) FISIPOL-UIR. Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. 2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ⚫ mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam. Otonomi khusus menyangkut urusan yang fundamental terkait pola hubungan pusat dan daerah menyangkut disain kewenangan, kelembagaan, finansial dan kontrol yang berbeda. Asep Warlan Yusuf,1. View full-text. Pd. Bandung: Nusa Media, 2014. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai denganOtonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. 22 dan UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah No. E. Menurut Halim (2008:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber ekonomi asli daerah. 73-78. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. Pengelolaan keuangan daerah yang This study aims to discuss social policy and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources obtained. Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta. dalam jurnal Ilmu Politik Volume 1 Nomor 1 Tahun. View. titik berat otonomi daerah pada daerah Kabupaten/Kota sedangkan pada tingkat provinsi dianutnya juga desentralisasi danpenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab. 2, Agustus (2020), 284-303 284 Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar. Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H/2019 M. Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 15. 23 Tahun 2014. , MH Dosen pada: Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas: Ilmu Sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar “Otonomi Daerah” ini. (Dosen STISIP Banten Raya). Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. 48HAW Widjaya, Otonomi Desa Merpakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh, Ed. 2 | 2 0 2 0 Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia Lintang Prabowo1, M Tenku Rafli2, 1 Lembaga Bantuan Hukum, Lampung - lintangg@gmail. Ada beberapa faktor-faktor strategis turut mempengaruhi otonomi daerah seperti inovasi, pemilihan kepala daerah, politik transnasional, kepemimpinan, hubungan intra daerah dan antar. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. 00. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. Penerbit : Erlangga, Surabaya Tahun Tebal : 2004 : xiii+345 OTONOMI. Jurnal Academia Praja Volume 2 No 1 – Februari 2019 misalnya dari format pembagian kewenangan yang berpola residu dan peletakkan lokus otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. Gagasan dan realisasi konsep oto- nomi jatuh bangun, datang dan pergi (Sabarno, 2008 : 60). Negara dan daerah-daerah otonom masing-masing mempunyai urusan-urusan sendiri yang spesifik. 1. Minahasa, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Edisi No. 54 Vol. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Pemerintahan Daerah 1. 2, hal. Otonomi Daerah 1. Adapun kata kunci tersebut adalah: Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Desentralisasi; Dekonsentrasi;. E-Jurnal Unisfat, Vol. Otonomi Daerah sekarang ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokratis, apalagi jika . 19, Hal. A. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Proceding Simsposium Nasional Otonomi Daerah. 1, Januari-Maret 2014. com Ida Ayu Purba Riani2. Undang-undang mengenai desentralisasi atau otonomi daerah telah ada sejak masa orde baru, dengan adanya UU no. 2, (April 2011): 216 4 Menurut Abrar Saleng hambatan dalam penegakan hukum bidang petambangan batu bara adalah karena aparat penegak hukum belum mempunyai pedoman aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, disamping27Hari Sabarno, “ Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa”, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm. h. 56 Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 19, Nomor 1, Januari 2021, hlm. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019 (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN) DOI Number 44 Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. Galih Arya: Eksistensi Pajak Daerah 251 Media Iuris Vol. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) Download full-text PDF Read full-text. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2. Perbedaan otonomi khusus dengan daerah khusus bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, melainkan juga meliputi. Dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia. Volume 2, Number 1, June 2017 ISSN: 2541-3139 (Pebruari 2016) dijabat oleh Mustofa Wijaya. Etnisitas dalam Otonomi Daerah. A. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. , Kediri: STAIN Kediri Press, 2016 vii+144 hlm. E. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan adanya asas desentralisasi. Dalam sejarah perkembangan pemerintahan Republik Indonesia. MAKNA OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA ERA REFORMASI Andi Azikin Dosen IPDN, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Paramitha,. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli 1. Jurdi Fajlurrahman, Hukum Tata Negara Indonesia (Kencana: Kencana, 2019). pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi Volume 11, Nomor 1, Januari 2020 E-ISSN: 2656-2820 P-ISSN 1829-5762 33 IMPLIKASI, URUSAN DAN PROSPEK OTONOMI DAERAH Iwan Henri Kusnadi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang Kota Subang, Jawa Barat iwanhenri01@gmail. Mengurangi kemungkinan tantangan dari elit local terhadap pusat. Keberadaan otonomi daerah secara khusus diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah untuk mencapai cita-cita negara yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. OTONOMI DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN ISLAM. Peringatan: citasi ini tidak selalu 100% akurat! Home;. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) V 5 1 2018 35 41 daerah dirancang untuk mencerminkan karakteristik, masalah dan kebutuhan. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. ac. ISSN 2774-5147. NIM. TINJAUAN HISTORIS OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Perkembangan peraturan tentang otonomi daerah di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam rangka penerapan prinsip otonomi daerah, secara formal sudah berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika di syahkannya UUD 45 pada masa awal kemerdekaan Negara. (2012). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. bagaimana perubahan politik hukum pengaturan pemerintahan daerah 5. 18, 18 A dan B, dimana pembagian daerah ini diberikan hak otonomi untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Dalam bahasa Inggris, otonomi berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. Otonomi daerah merupakan momentum yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menajamkan skala prioritas pembangunan, termasuk pembangunan sektor kesehatan. Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Terhadap Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif di Kabupaten Bekasi 88 Jurnal Publika Volume 3 Nomor 1, Januari 2011 Keberhasilan suatu daerah dalam menja-lankan otonomi daerah dapat dilihat dari indi-kator sejauhmana. TENTANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN DAERAH DAN KETERTIBAN UMUM A. Kebijakan daerah mulai mendapat sorotan setelah muncul “kebijakan daerah yang bermasalah”. B. Otonomi daerah tidak hanya pelaksanaan demokrasi pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Jakarta: Mariana, Dede. daerah (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). JURNAL ACADEMICA Fisip Untad VOL. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia. Faktor ini 1 Marzuki, M. berhadapan dengan DPR, karena kewenangan politik DPD terbatas pada persoalanan otonomi daerah, pemekaran daerah, SDA daerah dan hubungan anara pusat dengan daerah. Pembagian daerah akan berkaitan dengan geografi dan potensi di wilayahnya masing-masing yang tidak berimbang. kemendagri. Dasar hukum otonomi daerah tertuang dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 , yang dalam salah satu pasalnya menyebutakan Otonomi Daerah adalah hak, wewenag, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 25,54% 22,02% 28,32% 27,63% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%. 1 Hubungan Pusat dan Daerah 33 3. 2 Pendapat lain yang tidak berbeda disampaikan oleh. 3. PDF PDF. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintahan yang mandiri. pdf. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. 1 ISSN 2477-7838 JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH | 1 PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH MELALUI POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA Parson Horota1 jurnalmkd@gmail. 1. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah danOtonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. PDF | On Oct 1, 2015, Natal Kristiono published Diktat Otonomi Daerah | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan. pdf - Published Version. 26 MEI 2019: 238 - 258 Kompleksitas Otonomi Daerah Dan Gagasan Negara Federal Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Ni’matul Huda dan Despan Heryansyah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jln. Di antara mereka ada yang mempersepsikan otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan, terhadap kehidupan masyarakat sesuai riwayat adat-istiadat dan sifat-sifatnya dalam konteks negara kesatuan (lihat Prof. References. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. PDF | On May 1, 2011, Leo Agustino published Politik Lokal dan Otonomi: Sebuah Perbincangan Singkat | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai hal seperti sistem politik, pemerintahan dan sistem perwakilan. Dalam. 1 Januari 2019. “Pergeseran paradigma otonomi daerah dalam rangka refprmasi administrasi publik di Indonesia. Setidak- tidaknya makna filosofis itu terlihat melalui substansi yang tertuang dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang No. Kemudian, kelompok unitaris. Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa,Abstract. ISSN 1978-5186 69 OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH. daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Teori Kekuasaan dan Geopolitik Indonesia 31Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 1. Abstract. ^ Pada masa kepemimplnan Presiden Soekarno, implementasi demokrasi terplmpin Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. pdf Download (252kB) Text Peer Review Kebijakan Sosial dan Otonomi Daerah-halaman-dihapus. 1, Januari-Maret 2014. Otonomi Pendidikan sebagai Sebuah Keniscayaan 1. Pemberian otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnyaNuryasman MN: Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah Dalam Perwujudan. perubahan dari Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dan Aceh. Akan tetapi, realisasi sistem desentralisasi baru dimulai sejak masa reformasi, dilihat dari banyaknya undang-undang yang berkaitan dengan. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Demokrasi dan Integrasi NKRI dalam Sistem Otonomi Daerah. UU otonomi daerah, yang terkandung maksud untuk memperkokoh keutuhan kebangsaan sebagai negara yang berbhineka tapi tetap satu dalam kedaulatan memperjuangkan hak-hak rakyatnya, demi pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang utuh secara berkelanjutan. Kesiapan sumber daya pun harus diatasi, mengingat kewenangan yang telah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintah Jimly Asshiddiqie, "Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah," dalam akses pada 21 Februari 2016. pp. Pertama, sistem pemerintahan yang meliputi karateristik sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. 094 kecamtan, 8.